Mental Health, Begins with Me

Ah-Yusuf, Nursing, Universitas Airlangga

Implementasi Undang Undang Keperawatan terhadap Pendidikan dan Pelayanan Keperawatan
diposting oleh ah-yusuf-fkp - 23 December 2016
kategori : Nursing Board - 0 komentar

Pendahuluan

Perawat adalah seseorang yang telah menempuh pendidikan tinggi keperawatan, baik didalam maupun di luar negeri, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Permenkes 1796/2011, UUK, 2014). Keperawatan adalah “Suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat  keperawatan,  berbentuk pelayanan bio-psiko-sosial-spiritual yang komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat  baik yang sehat maupun yang sakit yang mencakup seluruh siklus hidup manusia” (Lokakarya Nasional tentang Keperawatan, 1983). Pengertian ini memberikan pengakuan yang tegas kepda perawat bahwa keperawatan adalah sebuah profesi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan dan atau keperawatan, tetapi kenyataannya perawat dalam melaksanakan pekerjaan mandiri di rumah sering mengalami kendala,karena belum adanya dasar hukum yang kuat bagi perawat dalam mengerjakan pekerjaan mandiri keperawatan.

Sebenarnya, jika memperhatikan pekerjaan rutin perawat, baik di rumah sakit, klinik, maupun puskesmas, hampir semua pekerjaan dilakukan oleh perawat. Tetapi ketika pekerjaan itu dilakukan secara mandiri di rumah oleh perawat, hal ini akan mengalami banyak kendala terkait dengan aspek legal tindakan yang dilakukan. Sebenarnya sudah ada berbagai permenkes tentang regulasi perijinan praktik perawat tetapi aturan itu sering kontrovesi dengan beberapa aturan yang lain seperti undang-undang kesehatan, undang-undang rumah sakit, undang-undang kedokteran dan sebagainya. Oleh karena itu, perawat indonesia memandang perlu untuk berjuang agar memiliki undang-undang tersendiri, yang mengatur semua kegiatan profesi keperawatan.

Undang–undang praktik Keperawatan sudah lama menjadi bahan diskusi para perawat. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) pada kongres Nasional kedua di Surabaya tahun 1980 mulai merekomendasikan perlunya bahan-bahan perundang-undangan untuk perlindungan hukum bagi tenaga keperawatan.

Tidak adanya undang-undang perlindungan bagi perawat menyebabkan perawat secara penuh belum dapat bertanggung jawab terhadap pelayanan yang mereka lakukan. Tumpang tindih antara tugas dokter dan perawat masih sering terjadi dan beberapa perawat lulusan pendidikan tinggi merasa frustasi karena tidak adanya kejelasan tentang peran, fungsi dan kewenangannya. Hal ini juga menyebabkan semua perawat dianggap sama pengetahuan dan ketrampilannya, tanpa memperhatikan latar belakang ilmiah yang mereka miliki.

Tanggal 12 Mei 2008 adalah Hari Keperawatan Sedunia. Di Indonesia, momentum tersebut akan digunakan untuk mendorong berbagai pihak mengesahkan Rancangan Undang-Undang Praktik keperawatan. PPNI menganggap bahwa keberadaan Undang-Undang akan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap pelayanan keperawatan dan profesi perawat.

 

Undang Undang Keperawatan

Undang-undang Keperawatan adalah salah satu aturan perundangan yang berhasil di sahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dengan nomor 38 tahun 2014. Undang-undang ini telah di sahkan oleh DPR RI pada hari Kamis tanggal 25 September tahun 2014, jam 12.15 WIB. Kemudian di tandatangani Presiden Republik Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014, di undangkan pada lembaran negara nomor 307, tambahan lembaran negara nomor 5612. Undang-undang ini merupakan buah perjuangan seluruh perawat Indonesia yang berjuang sejak tahun 1994, telah dilakukan berbagai kajian untuk adaptasi, sinkronisasi dan harmonisasi bagi semua pihak, sehingga draft rencana undang-undang ini telah mengalami revisi sebanyak 44 kali. Sebuah perjuangan yang panjang dan melelahkan bagi semua pengurus profesi.

Undang-undang ini telah di sah kan, selanjutnya akan menjadi dasar hukum dan aspek legal perawat dalam menjalankan pekerjaan profesinya. Meskipun demikian, untuk menjadi dasar hukum  yang komprehensif, undang-undang masih memerlukan aturan tambahan untuk sinkronisasi dengan aturan terkait seperti permenkes, permendiknas, permendikbud, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan organisasi profesi dan peraturan konsil keperawatan.

 

Dasar Pertimbangan Perlunya Undang Undang Keperawatan

Ada beberapa alasan mengapa Undang-Undang Praktik Keperawatan dibutuhkan bagi perawat Indonesia, antara lain;

Pertama, alasan filosofi. Perawat telah memberikan konstribusi besar dalam peningkatan derajat kesehatan. Perawat berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan pemerintah dan swasta, dari perkotaan hingga pelosok desa terpencil dan perbatasan. Tetapi pengabdian tersebut pada kenyataannya belum diimbangi dengan pemberian perlindungan hukum, bahkan cenderung menjadi objek hukum. Perawat juga memiliki kompetensi keilmuan, sikap rasional, etis dan profesional, semangat pengabdian yang tinggi, berdisiplin, kreatif, terampil, berbudi luhur dan dapat memegang teguh etika profesi. Disamping itu, Undang-Undang ini memiliki tujuan, lingkup profesi yang jelas, kemutlakan profesi, kepentingan bersama berbagai pihak (masyarakat, profesi, pemerintah dan pihak terkait lainnya), keterwakilan yang seimbang, optimalisasi profesi, fleksibilitas, efisiensi dan keselarasan, universal, keadilan, serta kesetaraan dan kesesuaian interprofesional (WHO, 2002).

Kedua, alasan yuridis. UUD 1945, pasal 5, menyebutkan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian Juga UU Nomor 23 tahun 1992, Pasal 32, secara eksplisit menyebutkan bahwa pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan, hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Sedang pasal 53, menyebutkan bahwa tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Ditambah lagi, pasal 53 bahwa tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Disisi lain secara teknis telah berlaku Keputusan Menteri Kesehatan Nomor1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat.

Ketiga, alasan sosiologis. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan keperawatan semakin meningkat. Hal ini karena adanya pergeseran paradigma dalam pemberian pelayanan kesehatan, dari model medikal yang menitikberatkan pelayanan pada diagnosis penyakit dan pengobatan, ke paradigma sehat yang lebih holistik yang melihat penyakit dan gejala sebagai informasi dan bukan sebagai fokus pelayanan (Cohen, 1996). Disamping itu, masyarakat membutuhkan pelayanan keperawatan yang mudah dijangkau, pelayanan keperawatan yang bermutu sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan, dan memperoleh kepastian hukum kepada pemberian dan penyelenggaraan pelayanan keperawatan.

Keperawatan merupakan salah satu profesi dalam dunia kesehatan. Sebagai profesi, tentunya pelayanan yang diberikan harus professional, sehingga perawat/ners harus memiliki kompetensi dan memenuhi standar praktik keperawatan, serta memperhatikan kode etik dan moral profesi agar masyarakat menerima pelayanan dan asuhan keperwatan yang bemutu. Tetapi bila kita lihat realita yang ada, dunia keprawatan di Indonesia sangat memprihatinkan.  Fenomene “gray area” pada berbagai jenis dan jenjang keperawatan yang ada maupun dengan profesi kesehatan lainnya masih sulit dihindari.

Berdasarkan hasil kajian (Depkes & UI, 2005) menunujukkan bahwa terdapat perawat yang menetapkan diagnosis penyakit (92,6%), membuat resep obat (93,1%), melakukan tindakan pengobatan didalam maupun diluar gedung puskesmas (97,1%), melakukan pemeriksaan kehamilan (70,1%), melakukan pertolongan persalinan(57,7%), melaksanakan tugas petugas kebersihan (78,8%), dan melakukan tugas administrasi seperti bendahara,dll (63,6%.

Pada keadaan darurat seperti ini yang disebut dengan “gray area” sering sulit dihindari. Sehingga perawat yang tugasnya berada disamping klien selama 24 jam sering mengalami kedaruratan klien sedangkan tidak ada dokter yang bertugas. Hal ini membuat perawat terpaksa melakukan tindakan medis yang bukan merupakan wewenangnya demi keselamatan klien. Tindakan yang dilakukan tanpa ada delegasi dan petunjuk dari dokter, terutama di puskesmas yang hanya memiliki satu dokter yang berfungsi sebagai pengelola puskesmas, sering menimbulkan situasi yang mengharuskan perawat melakukan tindakan pengobatan. Fenomena ini tentunya sudah sering kita jumpai di berbagai puskesmas terutama di daerah-daerah tepencil. Dengan pengalihan fungsi ini, maka dapat dipastikan fungsi perawat akan terbengkalai. Dan tentu saja ini tidak mendapat perlindungan hukum karena tidak dipertanggungjawabkan secara professional.

Kemudian fenomena melemahkan kepercayaan masyarakat dan maraknya tuntunan hukum terhadap praktik tenaga kesehatan termasuk keperawatan, sering diidentikkan dengan kegagalan upaya pelayanan kesehatan. Hanya perawat yang memeuhi persyaratan yang mendapat izin melakukan praktik keperawatan.

Saat ini desakan dari seluruh elemen keperawatan akan perlunya UU Keperawatan semakin tinggi. Uraian diatas cukup menggambarkan betapa pentingnya UU Keperawatan tidak hanya bagi perawat sendiri, melainkan juga bagi masyarakat selaku penerima asuhan keperawatan. Sejak dilaksanakan Lokakarya Nasional Keperawatan tahun 1983 yang menetapkan bahwa keperawatan merupakan profesi dan pendidikan keperawatan berada pada pendidikan tinggi, berbagai cara telah dilakukan dalam memajukan profesi Keperawatan.

Pada tahun 1989, PPNI sebagai organisasi perawat di Indonesia mulai memperjuangkan terbentuknya UU Keperawatan. Berbagai peristiwa penting terjadi dalam usaha mensukseskan UU Keperawatan ini. Pada tahun 1992 disahkanlah UU Kesehatan yang didalamnya mengakui bahwa keperawatan merupakan profesi (UU Kesehatan No.23, 1992). Peristiwa ini penting artinya, karena sebelumnya pengakuan bahwa keperawatan merupakan profesi hanya tertuang dalam peraturan pemerintah (PP No.32, 1996). Dan usulan UU Keperawatan baru disahkan menjadi RUU Keperawatan pada tahun 2004.

Perlu kita ketahui bahwa untuk membuat suatu undang-undang dapat ditempuh dengan 2 cara yakni melalui pemerintah (UUD 1945 Pasal 5 ayat 1) dan melalui DPR (Badan Legislatif Negara). Selama hampir 20 tahun ini PPNI memperjuangkan RUU Keperawtan melalui pemerintah, dalam hal ini Depkes RI. Dana yang dikeluarkan pun tidak sedikit. Tapi kenyataannya hingga saat ini RUU Keperawatan berada pada urutan 250-an pada program Legislasi Nasional (Prolegnas), yang ada pada tahun 2007 berada pada urutan 160 (PPNI, 2008).

Tentunya pengetahuan masyarakat akan pentingnya UU Keperawatan mutlak diperlukan. Hal ini terkait status DPR yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat, sehingga pembahasan-pembahasan yang dilakukan merupakan masalah yang sedang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, pencerdasan kepada masyarakat akan pentingnya UU Keperawatan pun masuk dalam agenda DPR RI.

Dalam UU Tentang praktik Keperawatan pada bab 1 pasal 1 yang ke-3 berbunyi:
“Asuhan keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan baik langsung atau tidak langsung diberikan kepada sistem klien disarana dan tatanan kesehatan lainnya, dengan menggunakan pendekatan ilmiah Keperawatan berdasarkan kode etik dan standar pratik keperawatan”.

Dan pasal 2 berbunyi:

 “Praktik keperawatan dilaksanakan berdasarkan pancasila dan berdasarkan pada nilai ilmiah, etika dan etiket, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan dan perlindungan serta keselamatan penerima dan pemberi pelayanan Keperawatan”.

 

Perjuangan Perawat Indonesia mendorong disahkannya UU Keperawatan 

Bersamaan dengan peringatan Hari Perawat Sedunia 12 Mei 2008, perawat Indonesia dimotori oleh organisasi profesi PPNI lebih mendorong disahkannya Undang-undang Praktik Keperawatan karena telah terlalu lama berjuang. Berikut skematik perjuangan perawat dalam memperjuangkan UUK di Indonesia.

Selain pertimbangan diatas, dasar pertimbangan lain perawat memperjuangkan sekuat tenaga dan daya untuk disahkannya UUK adalah:

Pertama, Keperawatan sebagai profesi memiliki karateristik yaitu, adanya kelompok pengetahuan (body of knowledge) yang melandasi keterampilan untuk menyelesaikan masalah dalam tatanan praktik keperawatan; pendidikan yang memenuhi standar dan diselenggarakan di Perguruan Tinggi; pengendalian terhadap standar praktik; bertanggungjawab dan bertanggun gugat terhadap tindakan yang dilakukan; memilih profesi keperawatan sebagai karir seumur hidup, dan; memperoleh pengakuan masyarakat karena fungsi mandiri dan kewenangan penuh untuk melakukan pelayanan dan asuhan keperawatan yang beriorientasi pada kebutuhan sistem klien (individu, keluarga, kelompok dan komunitas.

Kedua, kewenangan penuh untuk bekerja sesuai dengan keilmuan keperawatan yang dipelajari dalam suatu sistem pendidikan keperawatan yang formal dan terstandar menuntut perawat untuk akuntabel terhadap keputusan dan tindakan yang dilakukannya. Kewenangan yang dimiliki berimplikasi terhadap kesediaan untuk digugat, apabila perawat tidak bekerja sesuai standar dan kode etik. Oleh karena itu, perlu diatur sistem registrasi, lisensi dan sertifikasi yang ditetapkan dengan peraturan dan perundang-undangan. Sistem ini akan melindungi masyarakat dari praktik perawat yang tidak kompeten, karena Konsil Keperawatan Indonesia yang kelak ditetapkan dalam Undang Undang Praktik Keperawatan akan menjalankan fungsinya. Konsil Keperawatan melalui uji kompetensi akan membatasi pemberian kewenangan melaksanakan praktik keperawatan hanya bagi perawat yang mempunyai pengetahuan yang dipersyaratkan untuk praktik. Sistem registrasi, lisensi dan sertifikasi ini akan meyakinkan masyarakat bahwa perawat yang melakukan praktik keperawatan mempunyai pengetahuan yang diperlukan untuk bekerja sesuai standar.

Ketiga, perawat telah memberikan konstribusi besar dalam peningkatan derajat kesehatan. Perawat berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan pemerintah dan swasta, dari perkotaan hingga pelosok desa terpencil dan perbatasan. Tetapi pengabdian tersebut pada kenyataannya belum diimbangi dengan pemberian perlindungan hukum, bahkan cenderung menjadi objek hukum. Perawat juga memiliki kompetensi keilmuan, sikap rasional, etis dan profesional, semangat pengabdian yang tinggi, berdisiplin, kreatif, terampil, berbudi luhur dan dapat memegang teguh etika profesi. Disamping itu, Undang-Undang ini memiliki tujuan, lingkup profesi yang jelas, kemutlakan profesi, kepentingan bersama berbagai pihak (masyarakat, profesi, pemerintah dan pihak terkait lainnya), keterwakilan yang seimbang, optimalisasi profesi, fleksibilitas, efisiensi dan keselarasan, universal, keadilan, serta kesetaraan dan kesesuaian interprofesional (WHO, 2002).

Indonesia menghasilkan demikian banyak tenaga perawat setiap tahun. Daya serap Dalam Negeri rendah. Sementara peluang di negara lain sangat besar. Inggris merekrut 20.000 perawat/tahun, Amerika sekitar 1 juta RN sampai dengan tahun 2012, Kanada sekitar 78.000 RN sampai dengan tahun 2011, Australia sekitar 40.000 sampai dengan tahun 2010. Belum termasuk Negara-negara Timur Tengah yang menjadi langganan kita. Peluang ini sulit dipenuhi karena perawat kita tidak memiliki kompetensi global. Oleh karena itu, keberadaan Konsil Keperawatan/Nursing Board sangat dibutuhkan.

Konsil ini yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan, pengesahan, serta penetapan kompetensi perawat yang menjalankan praktik dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan. Konsil bertujuan untuk melindungi masyarakat, menentukan siapa yang boleh menjadi anggota komunitas profesi (mekanisme registrasi), menjaga kualitas pelayanan dan memberikan sangsi atas anggota profesi yang melanggar norma profesi (mekanisme pendisiplinan). Konsil akan bertanggungjawab langsung kepada presiden, sehingga keberadaan Konsil Keperawatan harus dilindungi oleh Undang-Undang Praktik Keperawatan.

Tentunya kita tidak ingin hanya untuk memperoleh pengakuan Registered Nurse (RN) perawat kita harus meminta-minta kepada Malaysia, Singapura atau Australia. Negara yang telah memiliki Nursing Board. Mekanisme, prosedur, sistem ujian dan biaya merupakan hambatan. Belum lagi pengakua dunia internasional terhadap perawat Indonesia. Oleh karena itu, sesuatu yang ironis ketika banyak negara membutuhkan perawat kita tetapi lembaga yang menjamin kompetensinya tidak dikembangkan. Kepentingan besar itulah yang saat ini sedang diperjuangkan oleh PPNI. Usaha yang telah dilakukan PPNI adalah beberapa kali melobi Pemerintah, khususnya Departemen Kesehatan dan DPR untuk melolosan RUU Praktik Keperawatan menjadi Undang-Undang. Tetapi upaya itu masih sulit ditembus karena mereka menganggap urgensi RUU ini masih dipertanyakan. Sementara tuntutan arus bawah demikian kuat. Akhirnya ahlamdulillah pada hari Kamis, tanggal 25 September 2014 undang undang keperawatan di sahkan. Semua pejuang perawat sujud syukur di halaman gedung DPR.

Implementasi UUK terhadap Pendidikan Keperawatan

Kondisi pendidikan keperawatan di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang luar biasa jika dilihat dari jumlah institusi dan program studi yang diselenggarakan. Pangkalan data perguruan tinggi sampai dengan April 2014 mencatat terdapat 655 Institusi Pendidikan Keperawatan dengan jumlah progran studi S1 Ners sebanyak 185 dan program studi Diploma 3 Keperawatan sebanyak 470. Andai setiap tahun masing-masing program studi menerima mahasiswa baru sebanyak 100 orang, maka bisa dipastikan jumlah lulusan perawat baru sebanyak  65.500 lulusan/tahun. Jumlah yang sangat fantastis untuk memenuhi kebutuhan perawat di Indonesia sebesar 117 perawat/100.000 penduduk (Dinkes Jatim). Jika penduduk Jawa Timur sebanyak 38 juta, maka kebutuhan perawat Jawa Timur tidak lebih dari 40 ribu orang (Yusuf, 2014).

Kondisi ini menyebabkan jumlah lulusan semakin melebihi kebutuhan yang diperlukan. Oleh karena itu tantangan lulusan keperawatan akhir-akhir ini menjadi sangat berat karena terlalu banyak pesaing, dengan jumlah rumah sakit tidak berbanding lurus dengan jumlah lulusan. Sarana pelayanan kesehatan menjadi sangat selektif dalam memilih perawat baru, berbagai kriteria ditetapkan mulai dari indeks prestasi kumulatif (IPK) harus diatas 3, mempunyai penampilan menarik, keterampilan teknis yang memadai, harus lulus dari institusi yang terakreditasi minimal B, bahkan syarat tinggi badan dan proporsi berat badan ideal menjadi syarat penerimaan pegawai baru. Satu syarat lagi yang harus dimiliki lulusan adalah harus telah lulus uji kompetensi, untuk dapat mengurus surat tanda regestrasi (STR) perawat. Intinya kualitas menjadi syarat utama bagi lulusan agar mendapatkan tempat kerja yang diperebutkan.

Situasi persaingan ketat seperti ini tidak hanya dirasakan oleh lulusan, tetapi institusi pendidikan keperawatan dituntut terus meningkatkan kualitas lulusan. Padahal, untuk mendapatkan lulusan yang berkualitas, sebuah institusi pendidikan harus menyelenggarakan proses dan metoda pembelajaran secara menyeluruh (integratif), mulai dari pengalaman belajar ceramah, diskusi, dan pembelajaran klinik. Semua metoda pembelajaran ini harus dilaksanakan melalui belajar aktif, mandiri, dan belajar di masyarakat.

Integrasi metoda belajar dapat dicapai dengan menentukan tujuan pendidikan yang jelas, ingin menghasilkan lulusan dengan kompetensi apa, pada level kompetensi berapa. Untuk itu, setiap institusi pendidikan harus memiliki buku panduan akademik, yang dibagikan kepada setiap mahasiswa baru di awal tahun pelajaran, sebagai kontrak pembelajaran selama proses pendidikan. Buku panduan akademik ini berisi Visi dan Misi yang jelas dengan berbagai strategi institusi pendidikan untuk mewujudkannya. Berbagai sarana dan prasarana pembelajaran, dosen, tenaga kependidikan, laboratorium, perpustakaan, akses jaringan internet, dengan sistem yang memadai, menjadi syarat utama untuk dapat menentukan rancangan instruksional pembelajaran. Dengan demikian dapat ditentukan rancangan pengukuran pencapaian sebagai indikator evaluasi hasil belajar, dan ditentukan rangkaian pengalaman belajar sebagai proses pencapaian tujuan pendidikan.

 

Kualitas lulusan dipengaruhi oleh kemampuan dan komitmen institusi pendidikan untuk menyelenggarakan rangkaian pengalaman belajar yang saling tergantung dan saling menopang antara pengalaman belajar ceramah, diskusi dan pembelajaran klinik dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan belajar ini baru dapat dievaluasi setelah lulusan berinteraksi dengan dunia kerja untuk waktu yang lama. Artinya, kualitas lulusan sebuah institusi pendidikan tidak ditentukan oleh banyaknya jumlah lulusan yang di wisuda, tetapi kemampuan lulusan beradaptasi dengan dunia kerja. Ketika lulusan dihadapkan pada dunia kerja yang merupakan dunia nyata harus mampu memberikan suhan keperawatan dan dia berhasil, disitulah tercermin kualitas lulusan. Semakin baik kualitas lulusan semakin pendek waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan yang pertama.

Oleh karena itu, setiap pengelola pendidikan keperawatan harus berpesan kepada para lulusan agar selalu menjaga nama baik almamater. Karena, baik atau buruknya almamater sebuah institusi pendidikan ditentukan dari laku atau tidaknya lulusan di dunia kerja.

 

Implementasi UUK terhadap Pelayanan Keperawatan

Implementasi undang undang keperawatan terhadap pelayanan difokuskan pada system pemberian asuhan keperawatan yang dikenal dengan nursing system. Nursing sistem adalah penataan cara kerja pelaksanaan tugas perawat dalam memberikan asuhan keperawatan, sering disebut dengan sistem penugasan perawat. Saat ini, sistem penugasan perawat telah mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya ilmu dan toei keperawatan. Pada awalnya perawat dituntut sebagai pembantu orang sakit (helping profession) untuk mendampingi dan membantu memenuhi kebutuhan dasar yang terganggu, setelah itu berkembang menjadi pembantu teknis dokter, menjadi bagian dari sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh, dan saat ini menjadi sebuah profesi yang mandiri. Tindakan praktik keperawatan harus didasari oleh ilmu dan teori yang kokoh, dilaksanakan dengan pendekatan ilmiah dalam menyelesaikan masalah, dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian dan kewenangan, serta dilaksanakan sesuai kode etik, standar profesi dan ketentuan perundangan yang berlaku. Dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian dibuktikan ijazah pendidikan formal di bidang keperawatan dan sertifikat kompetensi sebagai bukti bahwa telah lulus uji kompetensi. Seseorang yang mempunyai kewenangan dibuktikan dengan perijinan praktik keperawatan, meliputi surat tanda regestrasi perawat (STRP) dan surat ijin praktik perawat (SIPP).

Sistem penugasan perawat telah berkembang mulai dari sistem fungsional, pendekatan kasus, tim, primer, maupun tim-primer. Sistem fungsional membagi tugas perawat sesuai dengan jenis pekerjaan yang harus dilakukan, misal: obeservasi tanda vital (tensi, nadi, suhu, respirasi, kesimbangan cairan elektorlit dan lain-lain), melaksanakan rawat luka, memenuhi kebutuhan dasar klien, melaksanakan kolaborasi memberikan injeksi, infus dan sebagainya. Sistem penugasan dengan pendekatan kasus membagi tugas perawat sesuai denga jenis kasus yang akan ditangani, seperti kasus penyakit dalam, paru, jantung, syaraf, penyakit bedah, anak, dan sebagainya. Keahlian perawat dikembangkan berdasarkan jenis kasus yang akan di rawat. Sistem penugasan primer, membagi perawat sesuai kapasitas kemampuan merawat pasien. Setiap perawat primer diberi beban merawat 5 sampai 6 klien, mulai dari masuk sampai dinyatakan boleh pulang dari rumah sakit. Metoda ini, memungkinkan kemandirian profesi keperawatan, karena setiap perawat wajib melakukan pengkajian terhadap semua masalah keperawatan klien, melakukan analis data, menegakkan diagnosa keperawatan, merencanakan tindakan keperawatan, melaksanakan tindakan keperawatan sampai melakukan evaluasi terhadap tindakan yang telah diberikan. Untuk kelanjutan tugas berikutnya pada shift dinas sore atau malam perawat primer dapat dibantu oleh perawat asosiet.

Berbagai bentuk sistem pengusan keperawatan harus dikembangkan oleh para manager keperawatan sesuai kebijakan, kemampuan dan sarana yang dimiliki rumah sakit. Mengingat rumit dan belum familiernya sistem penugasan keperawatan ini pada profesi lain di rumah sakit, maka setiap manager keperawatan yang akan mengembangkan sistem penugasan keperawatan harus menginat 4 pilar pengembangan managemen keperawatan yaitu (1) bentuk sistem penugasan yang dikembangakan, (2) kolaborasi profesional, (3) standar operasional prosedur (patient care delivery), dan (4) kompensasi dan penghargaan (compensatory and reward). 

Kolaborasi profesional diperlukan untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh profesi kesehatan di rumah sakit terkait sistem penugasan dan cara kerja perawat yang dikembangkan. Hal ini penting dilakukan karena dalam suatu sistem pelayanan kesehatan melibatkan seluruh profesi dengan peran dan fungsi masing-masing. Setelah itu perlu diperkenalkan standar operasional prosedur yang harus dilakukan perawat untuk setiap masalah keperawatan yang dihadapi. Bagian terahir yang harus diperjuangkan manager keperawatan adalah adanya kompensasi dan penghargaan bagi perawat yang telah melaksanakan asuhan keperawatan sesuai standar. Bentuk kompensasi dan penghargaan perawat ini dapat berupa pemberian remunerasi atas penugasan yang diberikan atau penghargaan jasa keperawatan yang lain.    

 

Daftar Bacaan

Buku Panduan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2006 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara no. 94/Kep/M.Pan/11/2001, Jabatan fungsional Perawat dan Angka Kreditnya,

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara  No. 28 tahun 2005 tanggal 28 Des 2005 tentang ketentuan pelaksanaan PerMenPAN No : PER/60/M.PAN/6/2005

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1243A/Menkes/SK/VIII/2005 tentang Pedoman Mekanisme Mutasi Jabatan Fungsional Kes Di Lingk. DepKes

KepMenKes No : 725/MenKes/SK/V/2003 ttg pedoman penyelenggaraan pelatihan di bidang kesehatan   

Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Revormasi Birokrasi Republik Indonesia no 25 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya.

Standar Kompetensi Perawat Indonesia, Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), 2012.

Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan

Yusuf, 2014, Konsep Pembelajaran dalam Pembelajaran Klinik Keperawatan, Makalah, Pelatihan Pembelajaran Klinik Keperawatan, tidak dipublikasikan.

Yusuf, 2015, Peran PPNI dalam Mengkawal Undang-undang Keperawatan di Era Global, Makalah Seminar Nasional, tidak dipublikasikan.



Tinggalkan Komentar
Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Note

Blog ini digunakan sebagai media ekspresi dosen, informasi dan komunikasi, sarana pembelajaran untuk interaksi antara Dosen Pembimbing dan Mahasiswa. Blog ini juga dapat digunakan untuk khalayak umum pemerhati masalah kesehatan dan keperawatan, Terimakasih.

Greetings

Terimakasih, Selamat bergabung dengan Blog Kami, Yusuf, Departemen Keperawatan Jiwa & Komunitas, Fakultas Keperawatan, Universitas Airlangga Surabaya.

Pengunjung

437635