Mental Health, Begins with Me

Ah-Yusuf, Nursing, Universitas Airlangga

Pengantar Buku K3
diposting oleh ah-yusuf-fkp - 06 April 2017
kategori : Buku - 0 komentar

BAB I

PENGANTAR INDUSTRI SEKTOR INFORMAL

 

 

  1. A.        Latar Belakang

Perkembangan industrialisasi di Indonesia berkembang sangat pesat baik pada sektor formal maupun informal, seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja, sekarang mencapai 111,3 juta jiwa. Sektor informal menyerap tenaga kerja 76,69 juta jiwa. Keberhasilan usaha di sektor informal juga didukung oleh kesehatan kerja yang berupaya mengatasi masalah kesehatan akibat dari pekerjaan, sehingga meningkat kesejahteraan dan produktifitasnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Keselamatan Kerja No.1/ 1970 yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas kerja (Kemenkes RI, 2012, Sholihah, 2014).

Sektor informal menurut pengertian Badan Pusat Statistik adalah perusahaan non direktori (PND) dan rumah tangga (RT) dengan jumlah tenaga kerja kurang dari 20 orang. Sektor informal mempunyai ciri-ciri khusus antara lain bekerja pada diri sendiri, bersifat usaha keluarga, jam kerja dan gaji tidak teratur, pekerjaan sering dilakukan di rumah, tidak ada bantuan pemerintah dan sering tidak berbadan hukum. Kelompok pekerja informal ada yang terorganisir dan ada yang tidak terorganisir. Kelompok terorganisir adalah sekumpulan pekerja informal yang melakukan/memiliki pekerjaan sama bergabung dalam suatu kelompok yang memiliki kepengurusan (ILO, 2012, Kemenkes RI, 2012).

Salah satu kelompok pekerja informal yang terorganisir adalah para pengrajin industri kain Sasirangan. Sasirangan adalah salah satu bentuk kearifan budaya lokal daerah Kalimantan Selatan. Ada 529 orang tenaga kerja sektor informal yang terdaftar bekerja di industri Sasirangan (Disperindag, Kalsel, 2013).  Pekerja sektor informal juga berhak mendapat perlindungan agar terhindar dari penyakit akibat kerja atau terjadinya kecelakaan kerja, karena disetiap tempat kerja terdapat bahaya/resiko yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan kecelakaan yang berakibat kecacatan dan kematian. Data dari PT Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) menunjukkan sedikitnya 35 orang per 100.000 pekerja meninggal karena kecelakaan dan penyakit akibat kerja, 145 orang per 100.000 orang pekerja mengalami cacat menetap dan 1.145 orang per 100.000 pekerja mengalami kecelakaan kerja dan 687 orang per 100.000 pekerja terkena penyakit akibat kerja (Kurniawijaya, 2011).

Konsep kesehatan kerja sekarang ini semakin berkembang, bukan sekedar kesehatan pada sektor industri saja namun juga mengarah kepada upaya kesehatan untuk semua orang dalam melakukan pekerjaannya (total health of all at work). Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan dalam Undang undang No.36 tahun 2009 Bab XII tentang Upaya Kesehatan Kerja, Pasal 164:

  1. Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindung pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan.
  2. Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pekerja di sektor formal dan informal
  3. Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi setiap orang selain pekerja yang berada di lingkungan tempat kerja.

Perlindungan tenaga kerja dari bahaya/ kecelakaan dan penyakit akibat kerja maupun lingkungan kerja dapat mengacu pada Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya alinea 5 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pasal 86 dan pasal 87. Pasal 86 ayat 1 disebutkan bahwa Setiap Pekerja/ Buruh mempunyai Hak untuk memperoleh perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pasal 86 ayat 2 menyebutkan bahwa untuk melindungi keselamatan Pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan Upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Sholihah, Setyaningrum, 2014).

Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Kerja (UKK) merupakan strategi pengembangan kesehatan kerja sektor informal di Indonesia yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. UKK merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di kelompok pekerja informal untuk melindungi pekerja agar  hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan pekerjaan (Kemenkes, 2012).

Pemberdayaan masyarakat berarti upaya meningkatkan kemampuan kelompok sasaran (pengrajin Sasirangan) sehingga kelompok sasaran mampu mengambil tindakan tepat atas berbagai permasalahan kesehatan yang dialami. Hubley (2002 dalam Notoatmodjo, 2005) mengatakan bahwa pemberdayaan kesehatan (health empowerment), melek (sadar) kesehatan (health literacy) dan promosi kesehatan (health promotion) merupakan kerangka pendekatan yang komprehensif. Pemberdayaan dilakukan dengan peningkatan kemampuan menolong diri sendiri dan rasa percaya diri (self efficacy) untuk menggunakan kemampuannya melalui pendayagunaan potensi lingkungan (Notoatmojo, 2005).

Health literacy adalah kondisi tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kesehatan (termasuk kesehatan kerja). World Health Organization mendefinisikan Health literacy sebagai keterampilan kognitif dan sosial yang menimbulkan motivasi dan kemampuan individual atau masyarakat untuk selalu akses terhadap informasi kesehatan dan bukan hanya sekedar dapat membaca pamlet atau berhasil membuat perjanjian tetapi mereka mengerti menggunakan informasi kesehatan tersebut sesuai dengan kapasitas mereka dalam pemeliharaan kesehatan yang baik dan efektif (Nutbeam, 2000).

Informasi kesehatan dan perkembangan kesehatan kerja sektor informal relatif kurang mendapat perhatian, sehingga perlu diantisipasi dan diberikan solusi bagi berbagai hambatan dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sektor informal di daerah, dengan tujuan dapat meningkatnya akses pemerataan dan kualitas upaya kesehatan kerja informal dalam mewujudkan pekerja yang sehat, mandiri dan berkeadilan (Kemenkes RI, 2012).

Pelaksanaan K3 tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab semua pihak, khususnya pelaku industri (termasuk industri Sasirangan). Tujuan dalam penerapan K3 itu sendiri sebenarnya adalah meningkatkan kesadaran dan ketaatan pemenuhan terhadap norma K3, meningkatkan partisipasi semua pihak untuk optimalisasi pelaksanaan budaya K3 disetiap kegiatan usaha dan terwujudnya budaya K3 atau budaya keselamatan. Budaya keselamatan ini penting karena banyak kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh kurangnya kepedulian terhadap keselamatan. Adanya kesadaran terhadap pentingnya keselamatan akan berpengaruh terhadap keselamatan pekerja, masyarakat dan lingkungan (Sholihah dan Kuncoro, 2014).

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah masalah dunia karena bekerja dimanapun di dunia ini selalu ada risiko terkena penyakit akibat kerja (PAK). PAK tidak hanya terjadi di Negara berkembang tetapi juga di Negara maju, sebagai contoh penelitian di Eropa menemukan kasus baru Pneumokoniosis masih bermunculan pada pekerja setelah pensiun seperti Inggris, Belgia dan Perancis (Kurniawijaya, 2011).

Masalah kesehatan dan keselamatan kerja di Negara sedang berkembang lebih banyak lagi tidak terkecuali pada industri tekstil dan garmen. Beberapa penelitian K3  di industri tekstil, juga  menimbulkan dampak besar bagi pekerja baik berupa kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja.

Hasil  penelitian Hiremath, Kattumuri dan Kumar, 2014 tentang dampak atau penyakit akibat kerja pada industri tekstil di Solapur (India), mereka menemukan bahwa semua pekerja yang sudah beberapa tahun bekerja di industri  tekstil,  sekarang dalam kondisi tidak sehat dan tidak aman, sudah terpapar dengan polusi udara level tinggi. Ditemukan ada 85% pekerja mengalami masalah pernafasan dan hanya satu dari 180 pekerja yang memiliki paru-paru berfungsi normal, 60% pekerja Asma, 25% Bronchitis kronis dan yang lainnya menderita distress kronis.

Para pekerja yang diwawancarai  Hiremath et al (2014) juga menyebutkan adanya keluhan sakit badan dan muskuloskeletal (73%), problem mata (48%), selain itu ada luka tertusuk jarum, luka bakar, tuli, lelah, sukar tidur dan masalah pencernaan. Masalah tersebut juga akibat dari kebiasaan buruk pekerja seperti perilaku merokok, minum alkohol, mengunyah tembakau dan minum zat yang memabukkan.

Saramon, 2014 dari Thailand, menemukan bahwa para pekerja yang bekerja di industri tekstil (lebih dari 10 tahun) sebanyak 30,6%  dan (62,1%) berada pada rentang usia 20-39 tahun. Pekerja yang memakai pelindung telinga 7,3% dan hanya 16% pekerja yang menggunakan Alat Pelindung Diri. Pekerja dengan penyakit saluran pernafasan 20,5%, masalah telinga 23,8%, problem mata 33, 8%, penyakit kulit ada 14,2%, hipertensi 6,4%, gastritis 5,9%, muskuloskeletal 4,6% dan 11,4% menderita kurang gizi.

Khan, Mustaq dan Tabassum, 2014, melakukan penelitian dengan analisis risiko yang mengeksplor situasi K3 dalam industri tekstil di Lahore, Malaysia. Hasil penelitian menemukan ada isu yang berbeda dengan menciptakan suatu tantangan untuk menerapkan sistem K3 yang efektif di industri tekstil. Kesadaran, kepedulian terhadap K3 tidak terlalu tinggi dan kesadaran untuk mengimplementasikan K3 pada level manajemen, juga belum memuaskan. Tim Kewaspadaan K3 tidak beranggotakan personal yang berkompeten dan khusus bekerja di bidang K3. Keberadaan fasilitas medis juga tidak memuaskan dan di kalangan pekerja sendiri tidak ada kesadaran tentang pelaksanaan K3. Tidak pernah ada pembicaraan yang bermakna tentang K3 antara para pekerja dengan para pengambil keputusan. Sementara itu fasilitas untuk pemeriksaan kualitas udara dan monitoring biologik juga tidak pernah ada dalam industri tekstil.

Pakistan dalam dekade 10 tahun merupakan negara terbesar dalam kekuatan mempekerjakan manusia, sekitar 20% bekerja dalam bidang industri. Praktek K3 pada industri tekstil di Pakistan masih dipertanyakan dan dilihat dari kejadian sebelumnya yang pernah terjadi adalah dari kondisi lingkungan kerja yang tidak aman (unsafe condition). Suatu kejadian utama adalah peristiwa kebakaran di pabrik tekstil Karachi dimana 300 orang pekerja terbakar hidup-hidup dan meninggal karena lemes kekurangan oksigen. Penyebab kejadian itu adalah tidak adanya penetapan keselamatan akan bahaya kebakaran, tidak ada pemisahan bahan dari bahaya api (hazard), tidak ada persiapan jalan keluar darurat atau pelatihan keterampilan kewaspadaan kebakaran, tidak ada pemeriksaan sebelum lisensi dan tidak ada diklat tentang pemakaian kelengkapan keselamatan kerja (Shaheen et al, 2014).

Makori, Nandi dan Thuo (2014) melaporkan bahwa kecelakaan kerja sering mendapat kompensasi dari the Workman’s Compensation Act. Data menunjukan bahwa 41% kecelakaan kerja di Kenya adalah dari pertambangan, konstruksi dan transportasi, operator mesin 28%  dan 31% penyebab lain dari kecelakaan di tempat kerja. Setiap tahun korban kecelakaan kerja meningkat dimana penyebab utamanya adalah lingkungan kerja yang tidak aman (unsafe environment).

Angka kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Penyebab kecelakaan kerja selain bahaya (hazard) yang berasal dari bahan dan lingkungan kerja, pekerja informal juga tidak memiliki kesadaran akan bahaya di lingkungan kerja yang tidak aman (unsafe environment). Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan (health literacy) tentang metode kerja, lingkungan kerja yang memenuhi standar kesehatan dan keamanan bekerja (Kemenkes RI, 2012).

Sumber: Yusida H, Suwandi T, Yusuf A, Sholihah Q, 2017, Kepedulian Aktif untuk K3 Sektor Informal, ULM Press



Tinggalkan Komentar
Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   

Note

Blog ini digunakan sebagai media ekspresi dosen, informasi dan komunikasi, sarana pembelajaran untuk interaksi antara Dosen Pembimbing dan Mahasiswa. Blog ini juga dapat digunakan untuk khalayak umum pemerhati masalah kesehatan dan keperawatan, Terimakasih.

Greetings

Terimakasih, Selamat bergabung dengan Blog Kami, Yusuf, Departemen Keperawatan Jiwa & Komunitas, Fakultas Keperawatan, Universitas Airlangga Surabaya.

Pengunjung

478215